TY - JOUR AU - Aryo Ginanjar AU - Laksono Trisnantoro AU - Dwi Sulistyo PY - 2020/12/28 Y2 - 2024/03/29 TI - Urgensi Kebijakan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Demam Berdarah Dengue di Kota Tasikmalaya Berdasarkan Pendekatan Analisis Stakeholder JF - ASPIRATOR - Journal of Vector-borne Disease Studies JA - ASP VL - 12 IS - 2 SE - Articles DO - 10.22435/asp.v12i2.3109 UR - http://ejournal2.litbang.kemkes.go.id/index.php/aspirator/article/view/3109 AB - Abstract. Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) is still a public health problem that is difficult to deal with in Tasikmalaya City, West Java Province. In 2019, the region experienced very significant cases increase leading to an Outbreak. Various attempts have been made without optimal results. DHF control program managers expressed the urgent need for strong policies, but no empirical studies have been carried out. It is important to analyze evidence as justification for urgency and impetus in the policy agenda. This policy research with naturalistic qualitative research with Analysis for Policy approach aims to explore evidence on the urgency of DHF control regional regulations at policy stakeholders’ aspect. The results of this study revealed the evidence of DHF Control Regional Regulation’s establishment urgency. Those are increasing community endangering situation of DHF cases; the urgent need of policies for program managers; and the corroborating evidence, asthe results of stakeholder analysis, in the form of majority stakeholder are the main policy stakeholder who have the power and strong interest in supporting the policies’ urgency. The urgency level of DHF control Regional Regulation based on this research has reached an emergency level, so there should be efforts to establish DHF control Regional Regulation in Tasikmalaya City.Abstrak. Demam Berdarah Dengue (DBD) masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang sulit ditangani di Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2019, Kota Tasikmalaya mengalami peningkatan kasus yang sangat signifikan mengarah kepada Kejadian Luar Biasa. Berbagai upaya telah dilakukan namun belum mendapatkan hasil yang optimal. Kebutuhan mendesak akan kebijakan yang kuat diungkapkan oleh pengelola program, namun belum pernah dilakukan studi empiris. Penting untuk menganalisis bukti sebagai justifikasi urgensi dan pendorong dalam agenda kebijakan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) tentang pengendalian DBD di Kota Tasikmalaya. Penelitian ini merupakan riset kebijakan dengan jenis penelitian kualitatif naturalistik yang bertujuan mengeksplorasi bukti urgensi Perda tentang Pengendalian DBD pada aspek stakeholder kebijakan. Proses analisis kebijakan menggunakan pendekatan Analysis for Policy. Hasil penelitian ini mengungkapkan bukti perlunya pembentukan Perda tentang Pengendalian DBD. Bukti pertama adalah situasi kasus DBD yang semakin membahayakan masyarakat. Bukti kedua adalah kebutuhan adanya kebijakan bagi pengelola program yang semakin mendesak. Bukti selanjutnya yang menguatkan adalah hasil analisis stakeholder menunjukkan bahwa mayoritas stakeholder merupakan stakeholder kebijakan utama yang memiliki kekuatan dan ketertarikan yang kuat untuk mendukung urgensi kebijakan. Tingkat urgensi berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa kebutuhan Perda Pengendalian DBD telah berada pada tingkat darurat sehingga perlu segera dilakukan upaya-upaya untuk pembentukan Perda tentang Pengendalian DBD di Kota Tasikmalaya. ER -