Aspek Penting Akreditasi Puskesmas dalam Mendukung Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional

  • Misnaniarti Misnaniarti Jurusan Ilmu kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Sriwijaya, Jl. Raya Palembang- Prabumulih Km.32 Indralaya, Kab. Ogan Ilir 30662, Indonesia.
  • Putri Kemala Destari Jurusan Ilmu kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Sriwijaya, Jl. Raya Palembang- Prabumulih Km.32 Indralaya, Kab. Ogan Ilir 30662, Indonesia.
Keywords: Akreditasi, Kredensialing, Mutu, Puskesmas., neonatal, emergency, hospital, referal system

Abstract

Abstrak

Puskesmas memegang peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Indonesia. Puskesmas dituntut untuk dapat menjamin perbaikan mutu, peningkatan kinerja dan penerapan manajemen risiko yang dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga perlu dilakukan penilaian melalui mekanisme akreditasi. Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk mengkaji aspek penting penyelenggaraan akreditasi Puskesmas dalam mendukung implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Makalah ini merupakan studi kebijakan menggunakan literature review. Informasi diambil dari berbagai sumber terdiri dari kebijakan, pedoman dan hasil penelitian terkait akreditasi Puskesmas. Berdasarkan kajian diketahui bahwa Puskesmas wajib untuk diakreditasi secara berkala paling sedikit tiga tahun sekali, sebagai salah satu syarat fasilitas kesehatan tingkat pertama di JKN. Akreditasi dilakukan melalui tahap survei akreditasi dan penetapan akreditasi. Puskemas melakukan persiapan sebelumnya antara lain menyiapkan dokumen eksternal dan internal, termasuk melakukan studi banding untuk persiapan akreditasi. Persiapan lainnya adalah melakukan pendampingan dan Self Assessment. Pelaksanaan akreditasi di Puskesmas merupakan aspek penting dalam mendukung implementasi JKN sekaligus merupakan upaya meningkatkan kualitas layanan Puskesmas. Rekomendasi bagi Puskesmas untuk dapat melakukan persiapan secara konprehensif sebelum menyelenggarakan penilaian akreditasi. Pelayanan kesehatan yang dilakukan sesuai arah panduan akreditasi secara konsisten dan berkelanjutan, pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pasien secara berkesinambungan.

Kata Kunci: Akreditasi, Kredensialing, Mutu, Puskesmas.

Abstract

Puskesmas have an important role in the implementation of health services in Indonesia. Puskesmas are required to guarantee the quality improvement, performance improvement and implementation of risk management are carried out sustainably, so it needs to be assessed through accreditation mechanism. The purpose of this paper is to review the important aspects of the implementation of Puskesmas accreditation in supporting the implementation of the National Health Insurance (JKN). This is a policy study using literature review. Information taken from various sources consists of policies, guidelines and research results related to Puskesmas accreditation. Based on this study known that Puskesmas are obliged to be accredited periodically at least every three years, requirements as First Level Health Facilities. Accreditation done through several stages such as accreditation survey and accreditation decision. Previously Puskemas do the preparation consist of preparing external and internal documents, including conducting comparative studies for preparation of accreditation. Other preparation are accompaniment and Self Assessment. Implementation of accreditation in Puskesmas are an important aspect in supporting the implementation of JKN as well as an effort to improve the services quality of Puskesmas. Recommendation for Puskesmas to do preparation comprehensively before implementation accreditation assessment. Health services that implementation based on the accreditation guidelines consistently and continuously, finally can improve the quality of service and patient satisfaction on sustainably.

Keywords: neonatal, emergency, hospital, referal system

References

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi.

Rustandi, K. Kebijakan Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. Disampaikan pada pelatihan TOT Pendamping Akreditasi FKTP, Jakarta 18 Januari–1 Februari 2015. Kementerian Kesehatan RI.

Kemenkes RI. Pedoman Pendampingan Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar, Kementerian Kesehatan RI. Jakarta. 2015

Kemenkes RI. Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar, Kementerian Kesehatan RI. Jakarta. 2015.

Faiza, I.A.N, Miharti, R. Studi Deskriptif persiapan dokumen akreditasi Puskesmas 2015 tentang pembakuan kode di Puskesmas Nanggulan Kulon Progo. Jurnal Media Ilmu Kesehatan. 2016;5(2):157-167.

Susilawati. Gambaran Implementasi Akreditasi Puskesmas di Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016. Jurnal JUMANTIK. 2017;2(2):89-99.

Shaw CD, Groene O, Botje D, Sunol R, Kutryba B, Klazinga N, et al. The effect of certification and accreditation on quality management in 4 clinical services in 73 European hospitals. International journal for quality in health care. 2014;26(suppl_1):100-7

Utami, Y.T. Pengaruh Karakteristik pasien, jenis pembiayaan, status akreditasi Puskesmas terhadap kualitas pelayanan rawat jalan Puskesmas di Kota Surakarta. [Skripsi]. Surakarta: Universitas Negeri Sebelas Maret. 2017.

Maghfiroh, L., Rochmah, T.N. Analisis Kesiapan Puskesmas Demangan Kota Madiun dalam Menghadapi Akreditasi. Jurnal Media Kesehatan Masyarakat Indonesia. 2017;13(4):329-336.

Anggraeny, P.A, Ernawaty. Kesiapan Pusat Layanan Kesehatan (PLK) B UNAIR menghadapi akreditasi klinik pratama. Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia. 2016;4(2):146-54

Hutahaean. Konsep dan Dokumentasi Keperawatan. Jakarta: Trans Info Media; 2010.

Mujiburrahman, Asmony, T., Husnan, H. Pengaruh kepemimpinan transformasional dan iklim psikologis terhadap kesiapan untuk berubah karyawan Puskesmas Kabupaten Lombok Barat dalam rangka akreditasi dan komitmen afektif sebagai variabel intervening. Jurnal Magister Manajemen Universitas Mataram. 2017;6(2):1–19.

Farzana, N., Suparwati, A., Arso, S.P. Analisis kesiapan akreditasi dasar Puskesmas Mangkang di Kota Semarang. Jurnal Kesehatan Masyarakat. 2016;4(4):94-103.

Misnaniarti, Hidayat, B., Pujiyanto, Nadjib, M., Thabranyi, H., Junadi, P., et al. Ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan dalam mendukung Cakupan Semesta Jaminan kesehatan Nasional. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan. 2017;1(1):6-16.

Published
2018-04-26
How to Cite
Misnaniarti, M., & Destari, P. (2018). Aspek Penting Akreditasi Puskesmas dalam Mendukung Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional. Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan, 2(1), 10-16. https://doi.org/10.22435/jpppk.v2i1.35
Section
Articles