Kesesuaian Penyelenggaraan Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas
The Suitability of Pharmaceutical Services Standard Implementation in Public Health Centre
Abstract
Abstract
Pharmaceutical services have been gradually applied in primary health services both in terms of pharmaceutical management and clinical pharmacy services. In order to support the implementation, the standard has been amended several times, resulting Permenkes Number 74 of 2016 Concerning the Pharmaceutical Services Standard in Public Health Centre (puskesmas) as the most updated one. This study aimed to determine the suitability of the implementation of pharmaceutical service standards in the management of medicine and clinical pharmacy at the puskesmas. The cross-sectional research design was conducted in February-November 2017. The selection of provincial locations was carried out purposively. Data collection tools were questionnaires and a list of standard pharmacy services at the puskesmas. Data were analyzed descriptively. The results showed that 54.5% of the puskesmas did not have pharmacists as the responsible person and only 18.2% of the puskesmas had sufficient pharmacist and pharmaceutical technical staff for both drug management activities and clinical pharmacy services. Comprehensive drug management activities in accordance with pharmaceutical service standards at the puskesmas have been implemented in 96.7% of puskesmas with pharmacists. Comprehensive clinical pharmacy service activities according to pharmacy service standards at puskesmas are only applied in 23.3% of puskesmas with pharmacists. The availability and ability of pharmacists in providing clinical pharmacy services in puskesmas need to be a concern.
Abstrak
Pelayanan kefarmasian secara bertahap telah mulai diterapkan di pelayanan kesehatan dasar, baik dalam kewajiban pengelolaan farmasi maupun pelayanan farmasi klinis. Untuk mendukung hal tersebut, standar pelayanan kefarmasian di puskesmas telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diperbaharui dengan Permenkes Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di puskesmas. Studi ini bertujuan mengetahui kesesuaian pelaksanaan standar pelayanan kefarmasian dalam pengelolaan obat dan farmasi klinik di puskesmas. Desain penelitian potong lintang dilakukan pada bulan Februari-November 2017. Pemilihan lokasi provinsi dilakukan secara purposif. Alat pengumpul data berupa kuesioner dan daftar tilik standar pelayanan kefarmasian di puskesmas. Analisis data dilakukan secara deskriptif. Hasil studi menunjukkan bahwa sebanyak 54,5% puskesmas belum mempunyai tenaga apoteker sebagai penanggung jawabnya dan hanya 18,2% puskesmas yang jumlah apoteker dan tenaga teknis kefarmasiannya mencukupi untuk kegiatan pengelolaan obat dan pelayanan farmasi klinik. Kegiatan pengelolaan obat yang komprehensif sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian di puskesmas sudah diterapkan di 96,7% puskesmas yang memiliki apoteker. Kegiatan pelayanan farmasi klinis yang komprehensif sesuai standar pelayanan kefarmasian di puskesmas hanya diterapkan di 23,3% puskesmas yang memiliki apoteker. Ketersediaan dan kemampuan apoteker dalam memberikan pelayanan farmasi klinik di puskesmas perlu menjadi perhatian.
References
Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian. Jakarta; 2009.
Blondal A, Sporrong S, Almarsdottir A. Introducing Pharmaceutical Care to Primary Care in Iceland—An Action Research Study. Pharmacy. 2017;5(4):23. DOI:10.3390/ pharmacy5020023
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 74 Tahun 2016. Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia; 2016.
De Melo DO, Ribeiro E, Molino CGRC, Lieber NSR. Pharmaceutical Care in Primary Care - Beyond Access to Medication. Revista de Ciencias Farmaceuticas Basica e Aplicada · January 2016. 2016;37(1):1-6.
Yuniar Y, et al. Laporan Akhir Penelitian Distribusi, Ketersediaan Serta Pelayanan Obat Dan Vaksin Dalam Menghadapi Jaminan Kesehatan Semesta 2019. Jakarta: Puslitbang Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan Badan Litbangkes; 2019.
Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Laporan Akhir Riset Fasilitas Kesehatan 2011. Jakarta : Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan; 2012.
Herman MJ, Supardi S, Yuniar Y. Hubungan Ketersediaan Tenaga Kefarmasian dengan Karakteristik Puskesmas dan Praktik Kefarmasian di Puskesmas (Analisis Lanjut Data Riset Fasilitas Kesehatan Nasional Tahun 2011). Buletin Penelitian Sistem Kesehatan. 2013;Vol 16(1):88-98.
Hanggara RSL, Gibran NC, Kusuma AM, Galistiani GF. Pengaruh Keberadaan Apoteker terhadap Mutu Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Wilayah Kabupaten Banyumas. Jurnal Kefarmasian Indonesia. 2017;7(1):67-76. DOI:10.22435/jki.v7i1.5018.67-76
Milhawati L. Pengaruh keberadaan Apoteker terhadap Tingkat Kepuasan Pasien dalam Pelayanan Informasi Obat di Puskesmas Kabupaten Banyumas. Skripsi Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Purwokerto; 2016.
Saputro RD, Hadirahardja MCNS, Kusmini. Evaluasi Kualitas Pelayanan Kefarmasian Puskesmas di Kabupaten Wonosobo Periode Juli – Desember 2014. Media Farmasi. 2014;11(1):1047-1055.
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1199/MENKES/ PER/ X/ 2004 Tanggal 19 Oktober 2004 Tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Kesehatan Dengan Perjanjian Kerja di Sarana Kesehatan Milik Pemerintah. Jakarta : Kementerian Kesehatan Republik Indonesia; 2004.
Mangkoan M. Pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 pada Puskesmas di Kota Yogyakarta. 2016.
Mangindara, Darmawansyah, Nurhayani, Balqis. Analisis Pengelolaan Obat di Puskesmas Kampala Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai Tahun 2011. Jurnal AKK. 2012;1(1):31- 40.
Wibowo MINA, Munawaroh S, Purnama C, Suryawati S. Pengaruh Sistem Manajemen ISO 9001:2008 Terhadap Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Kabupaten Sleman. Pharmacy. 2015;12(01):113-130.
Dianita PS, Kusuma TM, Made N, Nila A. Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Kabupaten Magelang Berdasarkan Permenkes RI. The 6th University Research Colloquium 2017 Universitas Muhammadiyah Magelang; 2017.
Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Laporan Survei Indikator Kesehatan Nasional (Sirkesnas) Jakarta : Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan ; 2016.
Supardi S, Raharni R, Susyanty AL, Herman MJ. Evaluasi Peran Apoteker Berdasarkan Pedoman Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. Media Litbang Kesehatan. 2012;22(4 Des):190-198. http://ejournal.litbang.depkes.go.id/index.php/ mpk/article/view/2915.
Herawati F, Irawati S, Presley B. Studi Deskriptif tentang Sebaran dan Pelayanan Kefarmasian Oleh Apoteker di Puskesmas Di Provinsi Jawa Timur. Project Report. Fakultas Farmasi Universitas Surabaya (Unpublished). Surabaya; 2014.
Priyandani Y, Susanti ED, Hartoto HH, et al. Pemberian Informasi Lama Terapi dan Konfirmasi Informasi Obat Perlu Ditingkatkan di Puskesmas. Jurnal Farmasi dan Ilmu Kefarmasian Indonesia. 2014;1(1):1-5.
Saleh A, Sunartono, Priyatni N. Evaluasi Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara. Manajemen dan Kebijakan Obat Prodi S2 IKM FK UGM (unpublished); 2009
