Kemandirian dan Ketersediaan Obat Era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN): Kebijakan, Harga, dan Produksi Obat
(Drug Independence and Availability in National Health Insurance (JKN) Era: Drug, Price, and Production Policy)
Abstract
National Health Insurance (JKN) is a guarantee program that provides health protection to participants to obtain health care benefits and protection in meeting the basic health needs provided to everyone who pays contributions or whose contributions are paid by the government. Health insurance coverage includes promotive, preventive, curative and rehabilitative including medicines and medical devices. Since the enactment of JKN on 1 January 2014, the demand for generic drugs has greatly increased. JKN drug independence is needed in terms of drug availability, access and affordability of JKN drug.The aimed of this research is to find out the independence and availability of drugs in the JKN era. The study design was cross sectional by conducting interviews, Round Table Discussion, and tracking secondary data documents.The results of this study obtained government policies related to JKN drug price, especially generic drugs, have not fully considered the interest of community and the interest of the pharmaceutical industry, as well as drug price control policies to ensure the availability of drugs both in number and type in the JKN era, especially generic drugs that have not been optimally accessed by the public.The government needs to encourage the independence of JKN drugs, especially generic drugs that have not been fulfilled, with the development of domestic production of medicinal raw materials to support JKN, which is currently mostly imported and the price of imported raw materials continue to rise.The priority of production of medicinal raw materials based on local extractive and fermentative.
Abstrak
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), merupakan program jaminan yang memberikan perlindungan kesehatan kepada peserta untuk memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang membayar iuran atau yang iurannya dibayar oleh pemerintah. Jaminan pelayanan kesehatan meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, termasuk obat dan alat kesehatan. Sejak diberlakukannya JKN pada 1 Januari 2014, permintaan obat generik sangat meningkat pesat. Kemandirian obat JKN diperlukan dalam hal ketersediaan obat, akses, dan keterjangkauan obat JKN. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kemandirian dan ketersediaan obat era JKN. Desain penelitian adalah cross sectional, dengan melakukan wawancara, round table discussion, dan penelusuran dokumen data sekunder. Hasil penelitian diperoleh kebijakan pemerintah terkait harga obat JKN khususnya obat generik, belum sepenuhnya mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan kepentingan industri farmasi,serta kebijakan pengendalian harga obat untuk menjamin ketersediaan obat baik jumlah dan jenisnya di era JKN, khususnya obat generik, belum optimal diakses oleh masyarakat. Pemerintah perlu mendorong kemandirian obat JKN khususnya obat generik yang belum terpenuhi, dengan pengembangan produksi bahan baku obat dalam negeri untuk mendukung JKN, yang saat ini sebagian besar masih impor dan harga bahan baku impor yang terus naik. Prioritas produksi bahan baku obat yaitu berbasis sumber daya lokal, ekstraktif, dan fermentatif
References
Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jakarta : Sekretariat Negara; 2004.
Republik Indonesia. Peraturan Presiden RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan. Jakarta: Sekretariat Kabinet; 2013.
Republik Indonesia. Peraturan Presiden RI Nomor 72 tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Nasional. Jakarta: Sekretariat Kabinet; 2012.
Republik Indonesia . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Jakarta : Sekretariat Negara; 2009.
Kementerian Kesehatan RI. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 328/Menkes/ IX/2013 te ntang Formularium Nasional. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2013.
Kementerian Kesehatan RI. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Obat dengan Prosedur e-Purchasing berdasarkan e-Catalog. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2013.
Kementerian Kesehatan RI. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.03.01/ Menkes/146/I/2010 tentang harga Obat Generik. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2010.
Kementerian Perindustrian RI. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015 - 2035. Jakarta: Kementerian Perindustrian RI; 2015.
Andari. Penggunaan obat generik di apotek wilayah kodya Yogyakarta pada masa krisis moneter. Maj. Farm. Indones. 2002;13(1):12-20.
Sulistami. Implementasi kebijakan obat generik [Internet]. Thesis. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada; 1994. Available from https://repository.ugm.ac.id/id/ eprint/46761.
Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Upaya kemandirian produksi bahan baku obat di Indonesia. Bul. Infarkes. MaretApril 2016; 2:3-6.
Sitanggang. Pelayanan obat dalam era nasional [Internet]. [cited February 14 2016]. Available from www.binfar.depkes. go.id .
Babar ZUD. Evaluating drug prices, availability, affordability, and price components : implications for access to drugs in Malaysia [Internet]. Plos Med. 2007;4(3):e82. Available from https:// doi/10.1371/journal.pmed.0040082.
Nurtantijo AN, Kuswinarti, Sanjaya D. Analisis ketersediaan obat pada era jaminan kesehatan nasional di apotek wilayah Bojonegara Kotamadya Bandung tahun 2015. Jurnal Sistem Kesehatan. 2016;4(1):165-170.
Raharni. Pola persediaan dan penggunaan obat berdasar resep dan non resep oleh anggota rumah tangga di Indonesia. Buletin Penelitian Sistem Kesehatan. 2004: 11(1):1-10.
Piette JD, Wagner TH, Potter MB, Schillinger D. Health insurance status, costrelated medication underuse, and outcomes
among diabetes patients in three systems of care. Medical Care. 2004;42(2):102-109.
