Evaluasi Surveilans Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular (PTM) Berbasis Data Kegiatan “Posbindu PTM”

Evaluation of Non Communicable Diseases Risk Factors Surveillance Based on “Posbindu PTM” Data Activities

  • Ekowati Rahajeng Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Indonesia
  • Mugi Wahidin Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI
Keywords: Surveilans, penyakit tidak menula, PTM, faktor risiko, posbindu PTM

Abstract

Abstract

Since 2013, Directorate of NCD Prevention and Control has conducted web-based NCD risk factors surveillance with the data source from the ‘Posbindu PTM’ activity. Evaluation of the surveillance should be conducted periodically to assess achievement of objectives and target benefits. However, since the surveillance conducted nationally, there has not been a specific evaluation. This article aimed to obtain information about the utilization and problems in implementing NCD risk factors surveillance based on “Posbindu PTM” data. The research method was carried out through a systematic review of articles related to the implementation of NCD risk factor surveillance based on Posbindu PTM data in 2014 to 2020. The articles were searched using a search engine with keywords NCD surveillance, Posbindu PTM, Posbindu surveillance, in June 2020. There were 12 articles that match the keywords and five articles that meet the criteria. The results of the review showed that the data collection instruments of and technical guideline for surveillance of web-based NCD risk factors can be utilized by surveillance officers. The web information system is considered simple, acceptable, has high sensitivity and stability, and is timely. Automatic data collection, processing and analysis greatly facilitate surveillance. The results of the information system analysis are in accordance with the planning requirement. The results of surveillance are useful for outreach / counseling and for student research. The problems in implementing surveillance are the limited number of trained officers, no operational budget, limited population coverage, lack of infrastructure, interference with internet signals and limited peladens. Officers generally have not interpreted the results and disseminate less because of their limited abilities. The web-based PTM risk factor surveillance based on “Posbindu PTM” activity data can be implemented, but not systematically. Increasing the number and capacity of officers, especially in data interpretation improvement of surveillance facility is necessary to increase the benefits and achievement of the goal of prevention and control of PTM/NCD in the community.

Abstrak

Sejak tahun 2013, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM) menyelenggarakan surveilans faktor risiko PTM berbasis web dengan sumber data kegiatan “Posbindu PTM”. Evaluasi surveilans seharusnya dilakukan secara periodik untuk menilai pencapaian tujuan dan manfaat yang ditargetkan. Namun, semenjak surveilans diselenggarakan secara nasional belum dilakukan evaluasi secara khusus. Artikel ini bertujuan memperoleh informasi tentang pemanfaatan dan permasalahan dalam pelaksanaan surveilans faktor risiko PTM bersumber data Posbindu PTM. Metode penelitian dilakukan melalui tinjauan secara sistematik terhadap artikel terkait pelaksanaan surveilans faktor risiko PTM bersumber data Posbindu PTM pada tahun 2014-2020. Pencarian artikel menggunakan mesin pencari dengan kata kunci surveilans PTM, Posbindu PTM, dan surveilans Posbindu pada Juni 2020. Terdapat 12 artikel yang sesuai kata kunci dan lima artikel yang memenuhi kriteria. Hasil tinjauan menunjukkan instrumen pengumpulan data dan petunjuk teknis surveilans faktor risiko PTM berbasis web dapat dimanfaatkan petugas surveilans dengan baik. Sistem informasi web dinilai sederhana, akseptabel, memiliki sensitivitas serta stabilitas tinggi, dan tepat waktu. Pengumpulan, pengolahan, dan analisis data secara otomatis sangat mempermudah pelaksanaan surveilans. Hasil analisis sistem informasi sudah sesuai kebutuhan perencanaan. Hasil surveilans bermanfaat untuk penyuluhan/ konseling dan untuk penelitian mahasiswa. Permasalahan pelaksanaan surveilans adalah keterbatasan jumlah petugas terlatih, tidak adanya anggaran operasional, keterbatasan cakupan penduduk, kurangnya sarana prasarana, gangguan sinyal internet, dan keterbatasan peladen (server). Petugas umumnya belum menginterpretasikan hasil dan kurang melakukan diseminasi karena keterbatasan kemampuan. Surveilans Faktor Risiko PTM berbasis web bersumber data kegiatan ‘Posbindu PTM’ dapat dilaksanakan, namun belum sistematik. Peningkatan jumlah dan kemampuan petugas, khususnya dalam interpretasi data, peningkatan sarana prasarana surveilans perlu dilakukan untuk meningkatkan manfaat serta pencapaian tujuan pencegahan dan pengendalian PTM di masyarakat.

References

Rahajeng E, Wahidin M, Banonah.R L, Palupi NW, Renowati TS, Ratih SD, et al. Petunjuk teknis surveilans penyakit tidak menular. Ekowati Rahajeng; Mugi Wahidin, editor. Jakarta : Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular;2013. 358 p.

Rahajeng E, Akbar TA, Warouw SP, Basalamah F, Sumarsinah, R LB, et al. Petunjuk teknis pos pembinaan terpadu penyakit tidak menular (posbindu ptm). Pertama. Jakarta: Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan RI ; 2012. 1–39 p.

WHO. Summary surveillance of risk factors for noncommunicable diseases the WHO stepwise approach. Geneva : World Health Organization; 2001.

Declich S, Carter AO. Public health surveillance: historical origins, methods and evaluation. Bull World Health Organ. 1994;72(2):285–304.

Saputra MH, Muhith A, Fardiansyah A. Analisis sistem infromasi faktor resiko hipertensi berbasis posbindu di dinas kesehatan kabupaten Sidoarjo. Pros Semin Nas Has Penelit Dan Pengabdi Masy Seri Ke-1 Tahun 2017. 2017;1995:7–17.

Elyda Rahmayanti, Hargono A. Implementasi surveilans faktor risiko penyakit tidak menular berbasis posbindu berdasarkan atribut surveilans (studi di kota Surabaya). J Berk Epidemiol [Internet]. 2018;5(September 2017):298–382. Available from: https://www.researchgate.net/ publication/322591609

Eka Putri R, Hubaybah, Asparian. Evaluasi proses impementasi posbindu ptm di wilayah kerja puskesmas Simpang Sungai Duren Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2017. J Kesmas Jambi. 2018;2(1):12–27.

Renyaan EY, Rahayujati B, Dharmawidjaja I. Evaluasi sistem surveilans faktor risiko PTM berbasis posbindu di kabupaten Sleman 2017. 3rd Public Heal Symp Univ Gadjah Mada, Yogyakarta, 7-9 Mei 2018. 2018;

Indah DT. Evaluasi input sistem surveilans hipertensi di wilayan kerja dinas kesehatan kota Magelang berdasarkan pedoman sistem surveilans penyakit tidak menular. 2015.

Kementerian Kesehatan RI. Peraturan menteri kesehatan nomor 85 tahun 2019 tentang petunjuk operasional penggunaan dana alokasi khusus fisik bidang kesehatan tahun anggaran 2020. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2019.

Kementerian Kesehatan RI. Peraturan menteri kesehatan RI nomor 71 tahun 2015 tentang penanggulangan penyakit tidak menular. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2015.

Republik Indonesia. Peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2014 tentang sistem informasi kesehatan. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 2014.

Kementerian Kesehatan RI. Profil penyakit tidak menular 2016. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2017.

Kementerian Kesehatan RI. Data sistem informasi penyakit tidak menular tahun 2019. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2020.

Kementerian Kesehatan RI. Petunjuk teknis surveilans faktor risiko penyakit tidak menular berbasis web. Jakarta : Kementerian Kesehatan RI; 2015.

Kementerian Kesehatan RI. Peraturan menteri kesehatan RI nomor 45 tahun 2014 tentang penyelenggaraan surveilans kesehatan. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2014.

Ferianto, Ambarwati. Evaluasi pelaksanaan pos pembinaan terpadu. 2019;6(1).

Febrianti R. Implementasi pelaksanaan pos pembinaan terpadu penyakit tidak menular (posbindu ptm) di puskesmas Pucang Sewu kota Surabaya. Publika. 2017;5(5).

Reed G. New survey results enhance Cuba’s NCD surveillance: Mariano Bonet MD Director, National Hygiene, Epidemiology and Microbiology Institute. MEDICC Rev. 2011;13(4):11–3.

Mocumbi AO, Langa DC, Chicumbe S, Schumacher AE, Al-Delaimy WK. Incorporating selected non-communicable diseases into facilitybased surveillance systems from a resourcelimited setting in Africa. BMC Public Health. 2019;19(1):1–7.

Kroll M, Phalkey R, Dutta S, Shukla S, Butsch C, Bharucha E, et al. Involving private healthcare practitioners in an urban NCD sentinel surveillance system: lessons learned from Pune, India. Glob Health Action. 2016;9(1):1–10.

Rahmayanti E, Hargono A. Implementasi surveilans faktor risiko penyakit tidak menular berbasis posbindu berdasarkan atribut surveilans (studi di kota Surabaya). Jurnal Berkala Epidemiologi. September 2017;5(3):276-285

Kementerian Kesehatan RI. Peraturan menteri kesehatan no.43 tahun 2016 tentang standar pelayanan minimal bidang kesehatan. Jakarta : Kementerian Kesehatan RI; 2016; 255 256

Kementerian Kesehatan RI. Pedoman surveilans penyakit tidak menular. Jakarta : Kementerian Kesehatan RI; 2015.

Kementerian Kesehatan RI. Analisis beban penyakit nasional dan sub nasional Indonesia 2017. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2018.

IHME. Global burden of disease 2017. IHME ; 2018.

Kementerian Kesehatan RI. Laporan sample registration system. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2015.

Kroll M, Phalkey RK, Kraas F. Challenges to the surveillance of non-communicable diseases - A review of selected approaches. BMC Public Health. 2015;15(1).

Hartono RK. Global stakeholder schemes for preventing non-communicable disease, lessont learnt for Indonesia. Int Conf Soc Sci. 2017;vol 1(1):50.

Kahn BJG, Yang JS, Kahn JS. Mobile’ health needs and opportunities in developing countries. health aff [Internet]. 2010;29(2):254–61. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ pubmed/16284031

Kementerian Kesehatan RI. Keputusan menteri kesehatan RI nomor HK.02.02/Menkes/52/2015 tentang rencana strategis kementerian kesehatan RI tahun 2015-2019. Jakarta : Kementerian Kesehatan RI; 2015.

Schwalbe N, Wahl B. Artificial intelligence and the future of global health. Lancet [Internet]. 2020;395(10236):1579–86. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(20)302269

Kementerian Kesehatan RI. Pedoman umum pos pembinaan terpadu PTM. Jakarta : Kementerian Kesehatan RI; 2014.

Kementerian Kesehatan RI. Pokok-Pokok renstra kemenkes 2020-2024. pokja renstra kemenkes 2020-2024. Jakarta : Kementerian Kesehatan RI; 2020. p1–40

Published
2020-09-30
Section
Articles