Analisis Biaya Obat Unit Rawat Jalan pada Rumah Sakit Badan Layanan Umum (BLU)/ Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Indonesia

  • Suharmiati Suharmiati Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, Jakarta, Indonesia
  • Lestari Handayani Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, Jakarta, Indonesia
  • Betty Roosihermiatie Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, Jakarta, Indonesia
Keywords: Drug expenditure, Outpatient, Hospitals, Public service agency/ Distric or Province Public service agency

Abstract

Drugs expenditure is the highest proportion in health services budget. financing for health services in National Universal Health Coverage era is carried out by BPJS payed to referral health facilities namely hospitals. The medicine cost at public service agency/District or Province public service agency is unknown certaintly. This descriptive study was advanced analyzes of the secondary data of 84 hospitals from health financing research in the year of 2016. The result showed that there were problems of drug availability in class B 94,6%, C 78,9% and A 77,8%. The highest proportion of generic drugs cost to total drug cost is class C hospital, followed by B class and A class hospitals i.e 40,57%, 37,83% dan 23,74% respectively. The cost of non generic drug compared to generic drugs at A, B and C class is 2,22 times, 1,15 times and 0,86 times respectively. The highest cost of generic drug is in outpatient specialist services in all class of hospitals. The cost of the drugs was increasing higher as well as the hospital class. Conclusion: The non generic drugs cost dominated in A and B class hospital while C class was generic drug cost. Generic drug use policy should be socialyzed by government and to be considered by management in order to be able to carried out cost efficiency.

References

World Health Organization. Options for financing and optimizing medicines in resource-poor countries. Geneva: WHO; 2010.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/Menkes/068/I/2010 tentang Kewajiban Menggunakan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah. Jakarta: Kementerian Kesehatan; 2010.

Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Jakarta: Sekretariat Negara; 2013.

Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Jakarta: Sekretariat Negara; 2013.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Jakarta: Kementerian Kesehatan; 2014.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 59 tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. Jakarta: Kementerian Kesehatan; 2014.

Tanner AE, Ranti L, Lolo WA. Evaluasi pelaksanaan pelayanan resep obat generik pada pasien BPJS rawat jalan di RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado. Pharmacon. 2015;4(4):58–64.

Siahaan S. Analisis ketersediaan dan pola peresepan obat di Rumah Sakit pemerintah di Indonesia. Buletin Penelitian Sistem Kesehatan. 2013;16(4):373–9.

Handayani L. Riset pembiayaan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) pada tahun 2016 (studi di RS Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah). Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan; 2016.

Sevilla CG, Jesus AO, Twila GP, Bella PR, Gabriel GU. An introduction to research methods. Manila: Rex Printing Company; 1992. Diunduh dari:https://www.worldcat.org/title/introduction-to-research-methods/oclc/16899541.

Suciati S, Wiku BBA. Analisis perencanaan obat berdasarkan ABC indeks kritis di instalasi farmasi. Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan. 2006;9(1):19-26.

Prabowo P, Satibi, Gunawan PW. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan obat di era JKN pada Rumah Sakit Umum Daerah. Jurnal Manajemen Pelayanan Farmasi. 2016;6(3):213-6.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Jakarta: Sekretariat Negara; 2005.

Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Hadiningsih H. Analisis besaran biaya obat beberapa penyakit rawat jalan dan faktor-faktor yang mempengaruhi di RS Awal Bros Bekasi tahun 2014. Jurnal Administrasi Rumah Sakit. 2015;2(1):53-61.

Zarowitz BJ. Semla T. Avoiding potential pitfalls of generic substitution. Geriatry Nurs. 2009;30(4):206-3.

Ramesh L. Economic evaluation of antibiotic prescriptions : a cost minimization analysis. J App Pharm Sci. 2013;3(6):160-3.

Agustin D. Profil penggunaan obat generik pada pasien hipertensi rawat inap rumah sakit X di Sepanjang Sidoarjo [skripsi]. Sidoarjo; 2009.

Sukapti, Dwiyanti D. Peresepan obat generik dan faktor-faktor yang mempengaruhinya pada instalasi rawat jalan rumah sakit pemerintah di provinsi Sumatera Barat. Jurnal Kesehatan Masyarakat. 2011;5(1):21-7.

Sari VM, Pratiwi Y. Prosentase pelaksanaan obat antibiotik oral sesuai dengan formularium rumah sakit pada pasien BPJS rawat jalan di RSUD Dr. Loekmono Hadi Kudus. Jurnal Keperawatan dan Kesehatan Masyarakat Cendekia Utama. 2016;1(5):33-42.

Hartono S. Sumarwan U, Suharjo HB. Analisis marketing pharmaceutical dalam keputusan dokter meresepkan kategori obat. Jurnal Manajemen. 2014;18(2):191-205.

Republik Indonesia. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.03.01/Menkes/159/I/2010 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penggunaan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah Jakarta: Kementerian Kesehatan; 2010.

Lewek P, Przemyslaw K. Generik drugs: the benefits and risks of making the switch. The Journal of Family Practice. 2010;59(11):634.

Kemenkes RI. Utamakan obat yang bermutu, aman, berkhasiat dan terjangkau. Jakarta: Puskom Publik; 2010.

Djamaludin M. Kebijakan manajemen farmasi. Jakarta: Badan POM RI; 2001.

Gunawan CA, Firman P, Irma R. Analisis efisiensi biaya obat setelah dilakukan telaah resep dan intervensi apoteker dalam pelayanan farmasi pasien JKN rawat jalan di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Proceeding Health Architecture; 2017 Mei 17; 2017.

Natalia M. Pengaruh tingkat penghasilan konsumen terhadap pemilihan obat generik di desa Masaran kabupaten Sragen [tugas akhir D3]. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta; 2013.

Sofyan, Fadli S. Kajian pola peresepan dan harga obat generik di apotek dalam wilayah kota Pariaman. Prosiding Rakernas dan Pertemuan Ilmiah. Tahunan Ikatan Apoteker Indonesia; 2016.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan No. 241/PMK.011/2010 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor. Jakarta: Kementerian Keuangan; 2010.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif di Rumah Sakit. Jakarta: Kementerian Kesehatan; 2016.

Published
2019-08-30
How to Cite
1.
Suharmiati S, Handayani L, Roosihermiatie B. Analisis Biaya Obat Unit Rawat Jalan pada Rumah Sakit Badan Layanan Umum (BLU)/ Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Indonesia. jki [Internet]. 30Aug.2019 [cited 8Jul.2020];9(2):126-39. Available from: https://ejournal2.litbang.kemkes.go.id/index.php/jki/article/view/1369
Section
Articles