The role of the medical committee in hospital’s clinical governance in Jambi Province
Abstract
Latar Belakang: Tata kelola klinis bertujuan untuk memastikan bahwa layanan kesehatan berjalan sesuai
dengan standar keamanan yang tinggi dan kualitas berkelanjutan. Komite Medis bertanggung jawab untuk
pelaksanaan tata kelola klinis yang baik di rumah sakit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran
Komite Medik dalam tata kelola klinis rumah sakit di era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada RS Umum
Daerah (RSUD) di Provinsi Jambi.
Metode: Desain penelitian bersifat kualitatif. Pengumpulan data dari Agustus hingga Desember 2016
di tiga RSUD kelas C di Provinsi Jambi dan mencakup 23 informan yang diambil melalui wawancara
mendalam dan Focus Group Discussion.
Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komite Medik belum berperan optimal dalam proses kredensialing,
pemeliharaan mutu profesi dan penjagaan disiplin/etika profesi. Tugas dan fungsi kredensialing di beberapa
rumah sakit belum berjalan sebagaimana mestinya (karena digunakan untuk persyaratan penerimaan dokter
baru, tetapi tidak untuk menyaring kompetensi dokter), terkesan formalitas, serta sulit dilakukan karena belum
memiliki Mitra Bestari. Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional memberi pengaruh baik terhadap peran
komite medik dalam tata kelola klinis RS, karena terdapat beberapa regulasi atau peraturan pelaksana tentang
JKN yang terintegrasi dengan peran komite medik, khususnya pada aspek kendali mutu kendali biaya.
Kesimpulan: Dapat disimpulkan Komite Medik secara umum belum berperan optimal dalam tata kelola
klinis pada RSUD Kelas C di Provinsi Jambi. Oleh karena itu, rumah sakit perlu meningkatkan kompetensi,
etika dan disiplin profesi medik, serta penyempurnaan regulasi terpadu terkait tata kelola klinis di rumah
sakit. (Health Science Journal of Indonesia 2018;9(2):100-6)
Kata kunci: komite medik, tata kelola klinis, RS, Jaminan Kesehatan Nasional.
Abstract
Background: Clinical governance aims to ensure that health services run according to high safety standards
and ongoing quality. The medical committee is responsible for the implementation of good clinical governance
of the hospital. This study aims to analyze the role of the medical committee in the clinical governance of
hospitals in the era of National Health Insurance (JKN).
Methods: The research design is qualitative. Data collection spans from August to December 2016 in three
hospitals in Jambi Province and includes 23 informants who were observed throughout in-depth interviews and
focus group discussions.
Results: The results show that the medical committee has not played an optimal role in the process of
credentialing, maintaining professional quality, and guarding the discipline/professional ethics of the hospital.
The duties and functions of credentials in some hospitals are not working properly (because used to apply to
new doctor admission requirements, but not as to screen the competence of doctors), seem excessively formal
and difficult to implement because they do not have Mitra Bestari yet. JKN policy has a good influence on the
role of the medical committee in the clinical governance of the hospital, as there are several regulations that are integrated with the role of the medical committee, especially in the areas of quality control and cost control.
Conclusion: It can be concluded that the medical committee in general has not played an optimal role in the
clinical governance of hospitals in Jambi Province. Therefore, it is necessary to improve the competence, ethics,
and discipline of the medical profession in addition to integrating regulations related to clinical governance in
hospitals. (Health Science Journal of Indonesia 2018;9(2):100-6)
Keywords: Medical committee, clinical governance
References
South Staffordshire Healthcare NHS Trust. Clinical governance annual report 2001. Stafford: NHS Trust; 2001.
Republik Indonesia. Undang-Undang nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Indonesian.
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 755 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik. Indonesian.
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 29 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Sistem Indonesia Case Base Groups (INA-CBGs). Indonesian.
Elfrida, S. Budaya patient safety dan karakteristik kesalahan pelayanan: implikasi kebijakan dari salah satu RSUD di Kota Jambi. Kesmas Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional. 2011;6(2):67-75. Indonesian.
Hasri, ET., Hartriyanti, Y., Haryanti, F. Praktik keselamatan pasien bedah di Rumah Sakit Daerah. Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan. 2012;15(4):198-202. Indonesian.
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Kedokteran. 2014. Indonesian.
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Keputusan Menkes RI nomor 772 tahun 2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws). 2002. Indonesian.
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 631 tahun 2005 tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staff By Laws) di Rumah Sakit. 2005. Indonesian.
Konsil Kedokteran Indonesia. Peraturan KKI nomor 42 tahun 2016 tentang Pengesahan Kompetensi yang Sama didalam Standar Kompetensi Bidang Spesialisasi Berbeda untuk Dokter dan Dokter Gigi. 2016. Indonesian.
Republik Indonesia. Undang-Undang nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Indonesian.
Afrizal. Metode penelitian kualitatif, sebuah upaya mendukung penggunaan penelitian kualitatif dalam berbagai disiplin ilmu. Jakarta: Raja Grafindo Persada; 2014. Indonesian.
Herkutanto. Profil komite medis di Indonesia dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerjanya dalam menjamin keselamatan pasien. Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan. 2009; 12 (1):41-7. Indonesian.
Herkutanto., Susilo, AP. Harapan dan hambatan kredensial dokter: studi kualitatif pada 4 rumah sakit di Indonesia. Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan. 2009; 12(3):140-7. Indonesian.
Hatta, GR. Pedoman manajemen informasi kesehatan di sarana pelayanan kesehatan. Jakarta: UI Press;
Indonesian.
Apriyantini, D. Analisis hubungan kelengkapan pengisian resume medis terhadap kesesuaian standar tarif INA- CBG’s Instalasi Rawat Inap Teratai RSUP Fatmawati Jakarta [Tesis]. Depok: Universitas Indonesia; 2015. Indonesian.
Sarwanti. Analisis hubungan perilaku dokter Surgical dalam pengisian kelengkapan resume medik pasienrawat inap di RSUP Fatmawati tahun 2014 [Tesis]. Depok: Universitas Indonesia; 2014. Indonesian.
Ariani, R. Analisis kelengkapan rekam medis rawat inap RSKO Jakarta tahun 2014 [Tesis]. Depok: Universitas Indonesia; 2014. Indonesian.
Yuniati, DI. Analisis hasil koding yang dihasilkan oleh Coder di RSUP Dr. Kariadi Semarang tahun 2012 [Tesis]. Depok: Universitas Indonesia; 2015. Indonesian.
Narcis, E. Analisis kejadian kesalahan medis di bagian Bedah Rawat Inap sebuah RSUD tahun 2012 [Tesis]. Depok: Universitas Indonesia; 2013. Indonesian.
Diatmika, IMD. Analisis risiko tindakan medis oleh Residen di RSUP Sanglah Denpasar tahun 2014 [Tesis]. Depok: Universitas Indonesia; 2014. Indonesian.
Indiati, Wardhani V, Andarini S. Healthcare failure mode and effect analysis: proses pelayanan operasi di rumah sakit. Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan. 2012; 15(4):166-174. Indonesian.
Tajuddin RS, Sudirman I, Maidin A. Faktor penyebab medication error di Instalasi Rawat Darurat. Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan. 2012;15(4):182-187. Indonesian.
Balai Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi. Hasil penelitian model kepuasan pasien pada rumah sakit di Provinsi Jambi. 2015. Indonesian.
Muhawarman A, Ayuningtyas D, Misnaniarti. Formulasi kebijakan komunikasi untuk pelaksanaan program pembangunan kesehatan. Jurnal Media Kesehatan Masyarakat Indonesia. 2017;13(2):97-106. Indonesian.
Guspianto. Pengembangan model integrasi TQM dan Six Sigma dalam manajemen mutu rumah sakit, studi pada rumah sakit di Provinsi Jambi [Disertasi]. Depok: Universitas Indonesia; 2015. Indonesian.
Kasim F, Siahaan TIP. Roles of the stakeholder and provider of Batam City in an attempt to enhance clinical governance of health services in connection with doctor practice laws. Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan. 2010;13(3):154-161.
Lighter, DE. Advanced performance improvement in health care, principles and methods. Massachusetts:
Jones and Bartlett Publishers. 2011.
Wolper, L.F. Health care administration: managing organized delivery systems. Fifth ed. Massachusetts:
Jones and Bartlett Publishers. 2011.
Copyright (c) 2018 Dumilah Ayuningtyas
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
