Faktor-Faktor Terkait Penempatan Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Daerah Terpencil/Sangat Terpencil

  • Iin Nurlinawati Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan, Jalan Percetakan Negara No. 29 Jakarta 10560
  • Rudi Hendro Putranto Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan, Jalan Percetakan Negara No. 29 Jakarta 10560
Keywords: puskesmas, tenaga kesehatan, terpencil, sangat terpencil, penempatan, Health workers, Primary Health Care, remote, very remote, placement

Abstract

Abstrak

Implementasi program penempatan tenaga kesehatan (nakes) di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama (puskesmas) di daerah terpencil/sangat terpencil menjadi salah satu upaya pemerintah untuk pemerataan nakes di Indonesia. Dalam penempatan tersebut, perlu dilakukan penentuan masalah keterpencilan, kecukupan nakes dan komitmen daerah agar tujuan program dapat tercapai secara optimal. Studi ini bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor tersebut dalam penempatan nakes di puskesmas daerah terpencil/sangat terpencil. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan desain potong lintang dilengkapi dengan penelitian kualitatif untuk menggali lebih dalam faktor-faktor yang terkait dengan penempatan nakes di puskesmas daerah terpencil/sangat terpencil. Penelitian dilakukan di 24 provinsi dengan pemilihan sampel puskesmas berdasarkan usulan lokus dari Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer (PKP) Ditjen Yankes dan Pusat Pemberdayaan dan Pendayagunaan (Pusrengun) Badan PPSDM Kesehatan sebanyak 193 puskesmas. Sebagian besar wilayah puskesmas masuk dalam kriteria terpencil dan sangat terpencil. Lebih dari setengahnya memiliki kesesuaian antara hasil penilaian di lapangan dengan kriteria dalam SK keterpencilan daerah. Kekurangan jenis tenaga dokter gigi dan apoteker banyak terjadi di puskesmas terpencil/sangat terpencil, sedangkan perawat dan bidan merupakan nakes yang banyak terdapat di puskesmas. Komitmen daerah, baik dinas kesehatan maupun puskesmas, cukup tinggi dan bersedia untuk menyediakan rumah tinggal bagi tim yang akan ditempatkan. Saran bagi pemerintah daerah agar melakukan pembaruan terhadap SK keterpencilan sehingga sesuai antara SK dengan kemajuan di daerah. Selain itu, agar nakes dapat betah untuk melaksanakan tugas di daerah, sebaiknya dipenuhi fasilitas pendukungnya, seperti rumah tinggal, alat transportasi serta jaminan keselamatan nakes di daerah penempatan.

Kata kunci: puskesmas, tenaga kesehatan, terpencil, sangat terpencil, penempatan

Abstract

The implementation of the program for the placement of health workers in first-level health service facilities (puskesmas) in remote areas is one of the government's efforts to equalize health workers in Indonesia. In this placement, it is necessary to determine the problem of remoteness, adequacy of health workers, and local commitment so that the objectives of the program can be achieved optimally. This study aims to identify the factors mentioned above in the placement of health workers in remote community health centers. This type of research is quantitative with a cross-sectional design complemented by qualitative research to explore the factors associated with the placement of health workers in remote puskesmas. The research location was conducted in 24 provinces, 193 puskesmas. Sample selection of puskesmas based on locus proposals from the PKP and Pusrengun. Most of the puskesmas areas fall into the criteria of remote areas. More than half of them had a match between the results of the field assessment and the criteria in the regional remoteness decree. Remote puskesmas have fewer dentists and pharmacists while nurses and midwives are the most common health workers. Commitment from both the Health Officer and the Puskesmas is quite high and willing to provide housing for the team to be deployed. Suggestions for local governments to make updates to the remoteness decree so that it matches with progress in the region. Besides, for health workers to feel at home in carrying out their duties in the area, supporting facilities such as housing, means of transportation, and safety guarantees for health workers in the placement area should be fulfilled.

Keywords: Health workers, Primary Health Care, remote, very remote, placement

References

Indonesia, Kementerian Kesehatan. Laporan Riset Ketenagaan di Bidang Kesehatan (RISNAKES) 2017: Puskesmas. Jakarta: Lembaga Penerbit Balitbangkes; 2018.

Werni S, Nurlinawati I, Rosita R. Penyeleng-garaan upaya kesehatan masyarakat (UKM) esensial di puskesmas terpencil dan sangat ter-pencil. J Litbang Yankes 2018;1(1):50–7. doi:10.22435/jpppk.v1i1.427

Indonesia, Kementerian Kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 33 Tahun 2018 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam Mendukung Program Nusantara Sehat.

Suharmiati, Laksono AD, Astuti WD. Review Kebijakan tentang pelayanan kesehatan puskesmas di daerah terpencil perbatasan. Bul Lit Sistem Kesehatan .2013;16 (2):109–116.

Putranto RH. Laporan Studi Validasi Lokus Penempatan Tim Nusantara Sehat Tahun 2019. Jakarta: Puslitbang Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan Badan Litbangkes Kemenkes; 2019.

Indonesia, Kementerian Kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil.

Indonesia, Kementerian Kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.

Idris H. Ekuitas terhadap akses pelayanan kesehatan: Teori dan aplikasi dalam penelitian. J Ilmu Kesehatan Masyarakat 2016;7(2):73–80. doi:10.26553/jikm.2016.7.2.73-80

Indonesia, Kementerian Kesehatan. Pokok- Pokok Renstra Kemenkes 2020-2024. Pokja Renstra Kemenkes 2020-2024.

Suharmiati, Handayani L, Kristiana L. Faktor- faktor yang memengaruhi keterjangkauan pelayanan kesehatan di puskesmas daerah terpencil perbatasan di Kabupaten Sambas: Studi kasus di Puskesmas Sajingan Besar. Bul Lit Sistem Kesehatan. 2012;15(3):223–31. doi:10.22435/bpsk.v15i3%20Jul.2996

Sari RM, Ambarita LP, Sitorus H. Akses pelayanan kesehatan dan kejadian malaria di Provinsi Bengkulu. Media Litbangkes. 2013;23(4):158–64.

Iek M. Analisis dampak pembangunan jalan terhadap pertumbuhan usaha ekonomi rakyat di pedalaman May Brat Provinsi Papua Barat: Studi kasus di Distrik Ayamaru, Aitinyo dan Aifat. JEKT. 2013; 6(1): 30–40.

Al-Qudah HSS. Impacts of new recruited doctors refrain from working in rural remote areas at Jordan Southern Badia Region. Int J Bus Soc Sci. 2011;2(3):186-94

Oktarina, Sugiharto M. Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan penugasan khusus dan tenaga PTT di Daerah Terpencil Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) Tahun 2010. Bul Lit Sistem Kesehatan;14(3): 282-9

Dodo DO. Monitoring pelaksanaan kebijakan bantuan operasional kesehatan di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan. JKKI 2014;03(02):82–96

Mustikowati SR, Trisnantoro L, Meliala A. Faktor-Faktor yang mempengaruhi penerimaan penempatan dokter spesialis ikatan dinas. J Manaje Pelayanan Kesehatan. 2006;09(02):58–64.

Sheikh K, Rajkumari B, Jain K, Rao K, Patanwar P, Gupta G, et al. Location and vocation: Why some government doctors stay on in rural Chhattisgarh, India. Int Health. 2012; 4(3):192–9. doi: 10.1016/j.inhe.2012.03.004

Daniels ZM, VanLeit BJ, Skipper BJ, Sanders ML, Rhyne RL. Factors in recruiting and retaining health professionals for rural practice. J Rural Health. 2007;23(1):62–71. doi: 10.1111/j.1748-0361.2006.00069.x

Awofeso N. Improving health workforce recruitment and retention in rural and remote regions of Nigeria. Rural Remote Health. 2010;10(1):1319. doi: 10.22605/RRH1319

Published
2020-05-07
How to Cite
Nurlinawati, I., & Putranto, R. (2020). Faktor-Faktor Terkait Penempatan Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Daerah Terpencil/Sangat Terpencil. Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan, 4(1), 31-38. https://doi.org/10.22435/jpppk.v4i1.3312
Section
Articles