Implementasi Permenkes Nomor 812 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Penyelenggaraan Pelayanan Hemodialisis di Indonesia

  • Desi Fitria Neti Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan Balitbangkes Kemenkes
  • Ayurisya Dominata Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia LIPI
Keywords: Kebijakan Kesehatan, Pelayanan Dialisis, Penyakit Gagal Ginjal, Health Policy, Dialysis Services, Kidney Failure

Abstract

Abstrak

Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI No. 812 tahun 2010 tentang penyelenggaraan pelayanan dialisis pada fasilitas pelayanan kesehatan (yankes) di Indonesia menimbulkan masalah bagi penderita gagal ginjal kronis. Kajian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data melalui tinjauan pustaka pada sejumlah artikel, laporan penelitian, dan jurnal serta diskusi/konsultasi melalui daring. Data yang diperoleh dianalisis dengan teori Miles & Hubermans. Kajian dilakukan dari bulan Desember 2020 s.d. Maret 2021. Hasil menunjukkan bahwa implementasi Permenkes No. 812/2010 tentang penyelenggaraan pelayanan dialisis pada fasilitas yankes (fasyankes) belum optimal. Ketersediaan sarana dan prasarana, sumber daya manusia (SDM), alat, mesin, cairan dialisat, dan obat belum terbagi merata di seluruh Indonesia. Banyak pasien belum mendapatkan pelayanan hemodialisis (HD) 2 kali seminggu. Jumlah pasien dialisis terus meningkat, sekitar 20 ribu pasien belum mendapatkan akses pengobatan, pemilihan jenis terapi HD dan continuous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD) yang dilaksanakan sesuai rekomendasi dokter. Pasien belum mendapat dosis obat dan waktu HD yang cukup karena berbagai kendala. RS/Klinik belum melakukan kunjungan rumah dalam rangka edukasi dan pemantauan, pasien dialisis berpotensi mengalami komplikasi/infeksi/kematian (drop out). Monev belum berjalan optimal, pembiayaan HD lebih mahal dari CAPD membebani keuangan negara, pelatihan dialisis masih minim di RS/Klinik. Kebijakan pelayanan dialisis saat ini belum terpadu. Belum ada pencerahan rohani dan kewajiban pencabutan/pemotongan alat dialisis bagi pasien muslim ketika sudah meninggal di rumah. Kajian ini merekomendasikan perlu melakukan perubahan Permenkes No. 812 tahun 2010 pasal 15 ayat 1 dan 2, seiring dengan upaya yang bisa dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit dalam memperkuat sistem kesehatan dan mutu pelayanan bagi pasien dialisis.

Kata kunci: Kebijakan Kesehatan, Pelayanan Dialisis, Penyakit Gagal Ginjal

Abstract

Implementation of Permenkes No. 812 of 2010 concerning the implementation of dialysis services in health facilities in Indonesia causing problems for people with cordic kidney failure. This study uses qualitative descriptive methods, data collection techniques through literature reviews in a number of articles, research reports, and journals and discussions / consultations through online. The data was obtained in the analysis with miles hubermans theory. Conducted from December 2020 to March 2021. The results concluded that the implementation of Permenkes No. 812/2010 on The Implementation of Dialysis Services in Health Care Facilities has not been optimal. The availability of facilities and infrastructure, human resources, tools, machinery, dialysis fluids, and drugs has not been evenly divided throughout Indonesia. Many patients do not get hemodialysis therapy (HD) services twice a week. Dialysis patients continue to increase, about 20 thousand patients have not received access to treatment, the selection of types of hemodialysis therapy HD and continuous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD) implemented according to the recommendations of doctors. Patients have not received enough HD doses drugs and time due to various obstacles. Hospitals /Clinics have not made home visits in the framework of education and monitoring, dialysis patients have the potential to experience complications / infections / deaths (droup out). Monev has not run optimally, HD financing is more expensive than CAPD burdening the country’s finances, dialysis training is still minimal in hospitals / clinics. The current dialysis service policy is not yet integrated. There has been no spiritual revocation and obligation to revocation/cut dialysis equipment for Muslim patients when they have died at home. This study of authors recommends policy solutions that need changes to Permenkes No. 812 of 2010 article 15 paragraphs 1 and 2. And concrete efforts that can be done by the Ministry of Health, Hospitals, and Health Services.

Keywords: Health Policy, Dialysis Services, Kidney Failure.

References

Bello AK, Levin A, Lunney M, Osman M A, Ye F, Ashuntantang GE et al. Status of care for end stage kidney disease in countries and regions worldwide: international cross sectional survey BMJ 2019; 367 :l5873 doi:10.1136/bmj.l5873.

Nainggolan G. The Role of Health Center for CKD Prevention in The National Insurance Health Era. Annual Meeting PERNEFRI 2020. 2020:6-8.

Tempo.co. Ini Penyebab Pasien Penyakit Ginjal di Indonesia Meningkat [internet].2019. [diakses 13 Desember 2019]. Tersedia pada: https://gaya.tempo.co/read/1184925/ini-penyebab-pasienpenyakit-ginjal-di-indonesia-meningkat/full&view=ok.

Alodokter. Rutin Jalani Hemodialisis, Perhatikan Makanan Ini [internet].2018. [diakses 27 Oktober 2018]. Tersedia pada: https://www.alodokter.com/rutin-jalani-hemodialisis-perhatikan-makanan-ini.

Intergovernmental Panel on Climate Change. (2014). Summary for Policymakers. In Climate Change 2013 – The Physical Science Basis: Working Group I Contribution to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (pp. 1-30). Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9781107415324.004

Indonesia, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) Kementerian Kesehatan. Laporan Riset Kesehatan Dasar Riskesdas. 2018. Jakarta:Lembaga Penerbit Balitbangkes;2018.

Indonesia, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) Kementerian Kesehatan. Laporan Riset Kesehatan Dasar Riskesdas 2013. Jakarta:Lembaga Penerbit Balitbangkes;2013.

Alodokter. Gagal Ginjal Kronis [internet]2020. [diakses 12 Desember 2020]. Tersedia pada: https://www.alodokter.com/gagal-ginjal-kronis.

Liputan 6. Ginjal Kronik Tidak Bisa Disembuhkan, Cari Tahu Penyebabnya [internet].2013.[diakses 02 Maret 2021]. Tersedia pada https://www.liputan6.com/health/read/528794/ginjal-kronik-tidak-bisa-disembuhkan-cari-tahu-penyebabnya.

Septadi M, Sanjaya A, Prasanto H, Kuswadi I, Puspitasari M, Wardhani Y. Pengaruh Quick of Blood dan Ultrafiltrasi terhadap Adekuasi Hemodialisa pada Pasien Gagal Ginjal Kronis yang rutin Hemodialisis di RSUP DR Sardjito. Annual Meeting PERNEFRI 2020:105-108.

Indonesia Renal Registry. 11 th Report Of Indonesian Renal Registry 2018 [internet].2018.[diakses pada 12 Desember 2020]. Tersedia pada https://www.indonesianrenalregistry.org/data/IRR%202018.pdf.

Indonesia, Kementerian Kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan No. 812/2010 tentang penyelenggaraan pelayanan dialisis di fasilitas pelayanan kesehatan.

Wibowo FA, Iftadi I, Laksono PW. Analisis eroro menggunakan metode predictive use eror analysis (PUEA) pada pelaksanaan hemodialisis (Studi Kasus : RSUD dr. Soedirman Mangun Sumarso Wonogiri), Prosiding SNST ke-8. 2017;145-150

Miles, B Matthew& A Michael Huberman. Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru. Jakarta: UI – Press; 2009

Direktorat Bina Pelayanan Medik Spesialistik, Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Pedoman Pelayanan Hemodialisis di Sarana Pelayanan Kesehatan, 2008.

Indonesian Renal Registry. Program Indonesian Renal Registry 2017[internet].2017. [diakses 12 Desember 2020]https://www.indonesianrenalregistry.org/data/IRR%202017%20.pdf

Rosiana R, Sarnianto P, Anggriani Y. Analisis Komparatif Biaya Hemodialisis Pada Pasien Dengan Penyakit Ginjal Kronis Di Rumah Sakit X Kabupaten Bogor. Jurnal Ilmiah Kedokteran.2019:122-131.

Rohenti IR, Rahmadaniati HU, Sarnianto P. Analisis Biaya Medis Langsung Pasien Hemodialisa di Rumah Sakit X Wilayah Bekasi PHARMACY: Jurnal Farmasi Indonesia.2019:386-395. Doi : 10.30595/pharmacy.v16i2.5731

Djarwoto B, Probandari A, Haryani IE. "Analisis Biaya Rawat Jalan Hemodialisis Dan Peritoneal Dialisis Mandiri Berkesinambungan Pada Peserta Askes Di PT Askes (Persero) Divisi Regional VI." Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan.2014:45-50.

Afiatin, Khoe LC, Kristin E, Masytoh LS, Herlinawaty E, Werayingyong P, et al. Economic evaluation of policy options for dialysis in end-stage renal disease patients under the universal health coverage in Indonesia. PloS ONE 12(5): e0177436. doi: 10.1371/journal.pone.0177436

Novelia E, Nugraha RR, Thabrany H. Analisis Efektivitas Biaya Antara Hemodialisis dan Dialisis Peritoneal . Jurnal Ekonomi Kesehatan Indonesia. 2017:120-125. doi: 10.7454/eki.v1i3.1776

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.

Nugraha IRK, Sewu PLS, Siarif TJ. Kompetensi Sumber Daya Manusia Dalam Penyelenggaraan Hemodialisis Di Rumah Sakit Dihubungkan Dengan Asas Perlindungan Hukum. SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan.2016:91-103.

Indoensia, Kementerian Kesehatan. Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2019.

Indonesia, Kementerian Kesehatan. Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/274/2018 tentang uji coba tata laksana penyakit ginjal tahap akhir dalam rangka peningkatan cakupan pelayanan CAPD.

The United States Renal Data System (USRDS), 2015. Annual Data Report.

Baboolal K, McEwan P, Sondhi S, Spiewanowski P, Wechowski J, Wilson K. The cost of renal dialysis in a UK setting--a multicentre study. Nephrol Dial Transplant. 2008;23(6):1982-1989.doi:10.1093/ndt/gfm870

Teerawattananon Y, Mugford M, Tangcharoensathien V. Economic evaluation of palliative management versus peritoneal dialysis and hemodialysis for end-stage renal disease: evidence for coverage decisions in Thailand. Value Health. 2007;10(1):61-72. doi:10.1111/j.1524-4733.2006.00145.x

Umami V, Lydia A, Nainggolan G, Setiati S. Pengembangan Model Prediksi Mortalitas 3 Bulan Pertama pada Pasien Penyakit Ginjal Kronik yang Menjalani Hemodialisis. Jurnal Penyakit Dalam Indonesia. Oktober 2015. doi: 10.7454/jpdi.v2i3.82

Juwita L, Kartika IR. Pengalaman Menjalani Hemodialisa Pada Pasien Gagal Ginjal Kronis. Jurnal Endurance. Vol 4(1) Februari 2019 (97-106). doi: doi.org/10.22216/jen.v4i1.3707

Dewa RPBP, Oetomo AR, Kandarini Y , Widiana IGR. Gambaran Pola Kuman dari Exit Site pada Pasien Dengan Kecurigaan Infeksi Double Lumen di RSUP Sanglah tahun 2019 – 2020. Annual Meeting PERNEFRI 2020.2020.

Ravani P, Marinangeli G, Tancredi M, Malberti F. Multidisciplinary chronic kidney disease management improves survival on dialysis. J Nephrol. 2003;16(6):870-877.

Nurani RrRS, Hidajah AC . Gambaran Kepatuhan Hand Hygiene Pada Perawat Hemodialisis Di Rumah Sakit Umum Haji Surabaya. Jurnal Berkala Epidemiologi. 2017: 218-230.

Indonesia, Kementerian Kesehatan. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No Hk.01.07/Menkes/642/2017 Tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Penyakit Ginjal Tahap Akhir. Lmpiran Hal- 9-86.

Afiatin A, Agustian D, Wahyudi K, Riono P, Roesli RMA. Survival Analysis of Chronic Kidney Disease Patients with Hemodialysis in West Java. Indonesia, Year 2007–2018. Majalah Kedokteran Bandung, 2020:172-179.

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.

Indonesia, Kementerian Kesehatan RI. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 64 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan No 52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Tarif Biaya Pelayanan Dialisis.

Indonesia, Kementerian Kesehatan. Laporan Tahunan Puslitbang Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan tentang Rekomendasi Kebijakan. Peningkatan Pemanfaatan Terapi Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD). Hal 45.

Treharne, C., Liu, F.X., Arici, M. Et al. Peritoneal Dialysis and In-Centre Haemodialysis: A Cost-Utility Analysis from a UK Payer Perspective. Appl Health Econ Health Policy (2014) 12: 409–420 doi: 10.1007/s40258-014-0108-7

Li, P. K. T., & Chow, K. M. (2001). The Cost Barrier to Peritoneal Dialysis in the Developing World—An Asian Perspective. Peritoneal Dialysis International, 21(3_suppl), 307–313. doi:10.1177/089686080102103S54

Sennfält K, Magnusson M, Carlsson P. Comparison of hemodialysis and peritoneal dialysis--a cost-utility analysis. Perit Dial Int. 2002 Jan-Feb;22(1):39-47. PMID: 11929142.

Medscape Medical News. Home-Dialysis Patients Fare Better. [internet].2019. [diakses 12 Desember 2020]https://www.medscape.com/viewarticle/911784

Published
2021-04-20
How to Cite
Neti, D., & Dominata, A. (2021). Implementasi Permenkes Nomor 812 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Penyelenggaraan Pelayanan Hemodialisis di Indonesia. Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan, 5(1), 1-19. https://doi.org/10.22435/jpppk.v5i1.4325
Section
Articles