Kemampuan Klinik Pratama dalam Menangani 195 Diagnosis di Kota Surabaya
Sebuah Kajian Kebijakan
Abstract
Head of Surabaya City Health Department Decree No.440/19547/436.3/2016 is based on Indonesian Minister of
Health Decree No.HK.02.02/MENKES/514/2015. The regulation explains the need for the management of 195 clinical
diagnoses in primary health facilities because it is related to the primary health facilities' capability to handle 195 clinical diagnoses. The RRNS achievement table in January-May 2017 shows that primary care clinics were primary health facilities that occupy the unsafe zone (RRNS>5%) namely 16.68% in Surabaya City. The research objective is to analyze the primary care clinics' capability in Surabaya City to handle the 195 clinical diagnoses. This research used a
descriptive cross-sectional design in four primary care clinics with 20 people sampled. The results showed that all clinics had not been able to provide complete services. Clinical doctors had good capabilities in accordance with the Head of Surabaya City Health Department Decree No.440/19547/436.3/2016 but were not supported by the completeness of supply following the Indonesia Minister of Health Decree No.HK.02.02/MENKES/514/2015. In conclusion, only 65 (≤33%) clinical diagnoses can be handled properly with the imbalance between the doctors' capabilities and completeness of supply. This research suggests the regulation makers must also review the primary care clinics' capability to provide supplies and clinics can determine the right cost-containment strategy to handle 195 clinical diagnoses.
Abstrak
SK Kadinkes Kota Surabaya No.440/19547/436.3/2016 didasari oleh Kepmenkes RI No.HK.02.02/MENKES/514/2015. Peraturan yang menjelaskan tentang kebutuhan penatalaksanaan penanganan 195 diagnosis klinis di FKTP karena berkaitan dengan kemampuan FKTP melakukan penanganan. Tabel pencapaian RRNS bulan Januari-Mei 2017 menunjukkan klinik pratama merupakan jenis FKTP yang paling banyak menempati zona tidak aman (RRNS>5%) yakni 16,68% di Surabaya. Penelitian bertujuan menganalisis kemampuan klinik pratama di Kota Surabaya dalam menangani 195 diagnosis klinis. Penelitian menggunakan desain crosssectional deskriptif di empat klinik pratama dengan sampel 20 orang. Hasil menunjukkan semua klinik yang diteliti belum mampu menyediakan pelayanan secara lengkap. Dokter klinik memiliki kemampuan yang baik sesuai SK Kadinkes Kota Surabaya No.440/19547/436.3/2016 tetapi tidak didukung dengan kelengkapan supply yang dibutuhkan sesuai Kepmenkes RI No.HK.02.02/MENKES/514/2015. Kesimpulannya, diagnosis klinis yang dapat ditangani dengan baik hanya sebanyak 65 (≤33%) dengan hambatan ketidakseimbangan antara kemampuan dokter dan kelengkapan supply. Penelitian ini menyarankan pembuat kebijakan juga meninjau kemampuan klinik dalam menyediakan supply dan klinik dapat menentukan strategi cost containment yang tepat untuk menangani 195 diagnosis klinis.
References
Alawi, M., Junadi, P. and Latifah, S. N. (2015) ‘Analisis Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Tingginya Rujukan Kasus Non Spesialistik Pasien Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas di Kabupaten Sukabumi Tahun 2015’, Jurnal Ekonomi Kesehatan Indonesia, 2(1), pp. 17–23. https://doi.org/10.7454/eki.v2i1.1954.
Ali, F. A., Kandou, G. D. and Umboh, J. M. L. (2015) ‘Analisis Pelaksanaan Rujukan Rawat Jalan Tingkat Pertama Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Di Puskesmas Siko Dan Puskesmas Kalumata Kota Ternate Tahun 2014’, JIKMU, 5(2), pp. 221–237. Available at: http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jikmu/article/view/7439.
Budiarto, W. and Kristiana, L. (2015) ‘Pemanfaatan Dana Kapitasi oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dalam Penyelenggaraan JKN’, Buletin Penelitian Sistem Kesehatan, 18(4), pp. 437–445. Available at: https://media.neliti.com/media/publications/20970-ID-the-use-capitation-funds-in-the-first-level-health-facility-fktp-the-implementat.pdf.
Faulina, A. C., Khoiri, A. and Herawati, Y. T. (2016) ‘Kajian Pelaksanaan Sistem Rujukan Berjenjang Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional di UPT. Pelayanan Kesehatan Universitas Jember’, Jurnal IKESMA, 12(2), pp. 91–102. Available at: https://jurnal.unej.ac.id/index.php/IKESMA/article/view/4826.
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/514/2015 Tentang Panduan Praktis Klinik Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama.
Maimun, N. and Tobing, J. (2016) ‘Analisis Diagnosa Rujukan Peserta BPJS Kesehatan Terhadap 144 Diagnosa di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Klinik Sat Brimob Polda Riau’, Jurnal Maternity and Neonatal, 2(2), pp. 114–120. Available at: http://e-journal.upp.ac.id/index.php/akbd/article/view/1082.
Nazriati, E. and Husnedi, N. (2015) ‘Profil Rujukan Kasus Nonspesifik pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Primer’, National Public Health Journal, 9(4), pp. 327–332. https://doi.org/10.21109/kesmas.v9i4.739.
Parman, Majid, R. and Lisnawaty (2017) ‘Studi Pelaksanaan Sistem Rujukan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) Pada Peserta BPJS Kesehatan Di Puskesmas Perumnas Kota Kendari Tahun 2016’, JIMKESMAS : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kesehatan Masyarakat, 2(5), pp. 1–6.
Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya Nomor 440/19547/436.6.3/2016 Tentang Panduan Rujukan 195 Diagnosa Klinis Bagi Dokter Di Puskesmas Pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
Widaty, D. (2017) ‘Indikator Pembayaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Surabaya’, Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia, 5(2), pp. 111–116. http://dx.doi.org/10.20473/jaki.v5i2.2017.111-116.
