Tantangan Kebijakan Satu Data Indonesia
Studi Kasus Pada Sistem Pencatatan Kematian Dan Penyebab Kematian Di DKI Jakarta
Abstract
Accurate vital statistics can be used to formulate health programs and policies. The problem is the overlapping and fragmented data sources in several agencies that record data on deaths and causes of death. The Indonesia’s One Data policy was created to organize the data generated by each agency that performs public data collection, recording and reporting. The purpose of this study is to examine the challenges of implementing the Indonesia’s One Data policy in the registration system of deaths and causes of death in DKI Jakarta Province. Data analysis uses the World Wide Web Foundation's framework of data openness, including legal frameworks, political barriers, coordination, and data quality. This study found that there are many regulations regarding data integration, but there are still overlaps in the recording and reporting systems. Coordination between agencies and political egos of each agency affect the quality of the data produced. In conclusion, weak coordination and sectoral political egos are still obstacles to implementing the One Data Indonesia policy. This study suggests eliminating data fragmentation and conducting data interoperability so that it is more accurate to use as a basis for policymaking.
Abstrak
Statistik hayati kematian dan penyebab kematian yang akurat dapat dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan program dan kebijakan kesehatan berbasis bukti. Permasalahan yang ada adalah sumber data yang tumpang tindih dan terfragmentasi di beberapa instansi yang melakukan fungsi pencatatan data kematian dan penyebab kematian. Kebijakan Satu Data Indonesia dibuat untuk mengorganisir data yang dihasilkan oleh setiap instansi yang melakukan pengumpulan, pencatatan dan pelaporan data publik. Tujuan penelitian ini mengkaji gambaran tantangan implementasi kebijakan Satu Data Indonesia pada sistem pencatatan kematian dan penyebab kematian di Provinsi DKI Jakarta. Analisis data menggunakan teori menurut World Wide Web Foundation tentang keterbukaan data yang terdiri dari variabel legal framework, political barriers, koordinasi, serta kualitas data. Hasil penelitian ini menemukan dari sisi regulasi telah banyak diatur tentang integrasi data, tetapi masih ada tumpang tindih sistem pencatatan dan pelaporan. Koordinasi antar instansi dan ego politik masing-masing instansi berpengaruh pada kualitas data yang dihasilkan. Kesimpulannya, hambatan koordinasi dan ego politik sektoral masih menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia. Penelitian ini menyarankan untuk membuka fragmentasi data dan melakukan koordinasi interoperabilitas data sehingga data yang dihasilkan lebih akurat untuk digunakan sebagai dasar pembuatan kebijakan.
References
AbouZahr, C., De Savigny, D., Mikkelsen, L., Setel, P. W., Lozano, R., Nichols, E., Notzon, F., & Lopez, A. D. (2015). Civil registration and vital statistics: Progress in the data revolution for counting and accountability. The Lancet, 386(10001), 1373–1385. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)60173-8
Afifah, B. S., Lazuardi, L., & Marthias, T. (2021). Hambatan Pemangku Kebijakan dalam Menggunakan Data Rutin Kesehatan Ibu dan Aanak Untuk Perencanaan dan Penganggaran. Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan (The Indonesian Journal of Health Service Management), 24(04), 135–141.
Bennouna, C., Siagian, C., & Kusumaningrum, S. (2016). Catatan Kebijakan: Tak Terlihat, Tak Terjangkau: Memutus Rantai Keterabaian, CRVS dan Kesehatan. Kementerian PPN/Bappenas.
Cobos Muñoz, D., De Savigny, D., Sorchik, R., Bo, K. S., Hart, J., Kwa, V., Ngomituje, X., Richards, N., & Lopez, A. D. (2020). Better data for better outcomes: The importance of process mapping and management in CRVS systems. BMC Medicine, 18(1). https://doi.org/10.1186/s12916-020-01522-z
Fitriyani, N., Darmawan, I., & Hanafi, R. (2019). Analisis dan Perancangan Arsitektur Satu Data Pada Fungsi Umum Menggunakan Togaf Adm di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. EProceedings of Engineering, 6(2).
Hartanto. (2018). Rencana Strategis Menuju Satu Data Infrastruktur Permukiman Bidang Cipta Karya (Studi Kasus: Direktorat Jenderal Cipta Karya). Media Informatika, 17(1), 47–61. https://jurnal.likmi.ac.id/Jurnal/11_2017/1117_05_Hartanto.pdf
Hazard, R. H., Buddhika, M. P. K., Hart, J. D., Chowdhury, H. R., Firth, S., Joshi, R., Avelino, F., Segarra, A., Sarmiento, D. C., & Azad, A. K. (2020). Automated verbal autopsy: from research to routine use in civil registration and vital statistics systems. BMC Medicine, 18(1), 1–11.
Indriasih, E., Rosita, T., Yulianti, A., & Agustiya, R. I. (2020). Penilaian Kualitas Data Penyebab Kematian di Indonesia Tahun 2014. Buletin Penelitian Kesehatan, 48(4), 235–242. https://doi.org/10.22435/bpk.v48i4.3524
Islami, M. J. (2021). Implementasi Satu Data Indonesia: Tantangan dan Critical Success Factors (CSFs). Jurnal Komunika: Jurnal Komunikasi, Media Dan Informatika, 10(1), 13–23. https://doi.org/10.31504/komunika.v9i1.3750
Jackson, D., Wenz, K., Muniz, M., Abouzahr, C., Schmider, A., Braschi, M. W., Kassam, N., Diaz, T., Mwamba, R., & Setel, P. (2018). Civil Registration and Vital Statistics in Health Systems. Bulletin of the World Health Organization, 96(12), 861. https://doi.org/10.2471/BLT.18.213090
Khotimah, A., & Lazuardi, L. (2018). Evaluasi Penerapan Konsep Integrasi Data Menggunakan DHIS2 di Kementerian Kesehatan. Journal of Information Systems for Public Health, 3(2), 45–54.
Kusumaningrum, S., Bennouna, C., Siagian, C., & Agastya, N. L. P. M. (2016). Menemukan, Mencatat, Melayani: Kelahiran dan Kematian di Indonesia (Studi dan Rencana Pelembagaan Identitas Hukum dan Sistem Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati (CRVS) pada Layanan Dasar).
Mahabas, A. (2018). Implementation One-Data Initiative and Network Relations between Actors in Maritime and Fisheries Field. In Bappenas Working Papers (Vol. 1, Issue 2). Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Manshur, A. (2021). Satu Data, Big Data dan Analitika Data: Urgensi Pelembagaan, Pembiasaan dan Pembudayaan. Bappenas Working Papers, 4(1), 30–46. https://doi.org/10.47266/bwp.v4i1.82
Muñoz, D. C., Abouzahr, C., & de Savigny, D. (2018). The ‘Ten CRVS Milestones’ Framework for Understanding Civil Registration and Vital Statistics Systems. BMJ Global Health, 3(2). https://doi.org/10.1136/ bmjgh-2017-000673
Peters, B. G. (2016). Civil Registration and Vital Statistics as a Tool to Improve Public Management (Issue August). Inter-American Development Bank.
Putra, A. (2020). Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi. Jurnal Legislasi Indonesia, 17(1), 1–10. https://doi.org/10.54629/jli.v17i1.602
Rao, C., Usman, Y., Kelly, M., Angkasawati, T., & Kosen, S. (2019). Building Capacity for Mortality Statistics Programs: Perspectives From the Indonesian Experience. Journal of Epidemiology and Global Health, 9(2), 98. https://doi.org/10.2991/jegh.k.190429.001
Servadio, J. L., & Convertino, M. (2018). Optimal information networks: Application for data-driven integrated health in populations. Science Advances, 4(2), e1701088.
Simarmata, O. S., Lolong, D. B., Pangaribuan, L., Sulistiyowati, N., & Sulistiowati, E. (2018). Penyebab Kematian di Kabupaten Gianyar Tahun 2010-2012. Buletin Penelitian Kesehatan, 46(2), 77–86. https://doi.org/https://doi.org/10.22435/bpk.v46i2.7
Sulistiowati, E., & Handayani, K. (2019). Pelaksanaan Registrasi Kematian dan Penyebab Kematian di Kota Ambon Tahun 2014. Media Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan, 29(1), 1–12. https://doi.org/10.22435/mpk.v29i1.394
Sulistiyowati, N., Irianto, J., & Usman, Y. (2016). Akurasi Sistem Registrasi Kematian dan Penyebab Kematian (Studi Tipikal Sejumlah Daerah di Indonesia) Masih Perlu Banyak Peningkatan: Sistem Registrasi Kematian dan Penyebab Kematian di Beberapa Daerah, Indonesia 2014. Media Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan, 26(4), 191–200.
Unesco Institute For Statistics. (2017). ED-Data Quality Assessment Framework (Ed-DQAF) to Evaluate Administrative Routine Data Systems: Manual for the Conduct of An Evaluation by A National Technical Team. http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/training-workshop-manual-data-quality-assessment-framework-2017-en_0.pdf
Wijayanti, S. N. (2016). Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Jurnal Media Hukum, Vol. 23(No. 2). https://doi.org/10.18196/jmh.2016.0079.186-199
Yuliastari, Y. (2017). Penilaian Kualitas Data Rutin Program Kesehatan Ibu dan Anak Dengan Routine Data Quality Asessment (RDQA). Journal of Information Systems for Public Health, 2(2), 1–11.
Copyright (c) 2022 Irfan Ardani, Heti Sri Hari Cahyani
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
