RISET EVALUASI PELAYANAN KESEHATAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Abstract

The implementation of District Health Insurance (the Jamkesda) in Kutai Kartanegara District since the Decree of Kutai Kartanegara District Number 180.188/HK-782/2008 on the initial target of the Jamkesda program in Kutai Kartanegara District 2008, followed by Kutai Kartanegara District Decree Number 1/SK-Bup/HK/2011 on target of the Jamkesda Program Target member in Kutai Kartanegara District. The study aimed to evaluate implementation of the Jamkesda in Kutai Kartanegara District that operating from 2009 to 2013. It was an observational study with a cross sectional design. The total samples were 6.635 people in Kutai Kartanegara District. The study was conducted from August to November 2013. Data collection were by interview. Bivariate data were analyzed by chi square test. Characteristics of members the Jamkesda program in Kutai Kartanegara District were mostly of 50.5% ≥ 41 years old; 26.6% high school educated, 29.1% of farmers; 48.5% with low income of Rp.1.000.0000, - or less; 53.2% had 3–4 family members. For the Jamkesda health services, the majority 90.6% knew about the Jamkesda and 69.4% used the services. People aged ≥ 41 years old, mostly farmers and fi shermen, lower family income, higher family members, and living near to health facilities were associated with utilization of the health services. Education was not associated with utilization of the Jamkesda health services. But the higher education, the higher knowledge on utilization of the Jamkesda (p = 0.000), likely they understood information on the Jamkesda health services. Conversely according to level of satisfaction, the lower education the more satisfi ed to the Jamkesda health services (p=0,029). It needs to socialize the health insurance in providing qualifi ed health services for all patients and its sustainability within the framework of national health scheme to achieve universal health coverage.

ABSTRAK

Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) di Kabupaten Kutai Kartanegara sejak Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 180.188/HK-782/2008 tentang sasaran awal program Jamkesda kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2008, diikuti Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 1/SK-Bup/HK/2011 tentang Penetapan Sasaran Kepesertaan Program Jamkesda Kabupaten Kutai Kartanegara. Penelitian ini bertujuan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Jamkesda di Kabupaten Kutai Kartanegara yang berjalan dari tahun 2009 sampai 2013. Jenis penelitian adalah observasional dengan desain potong lintang. Total sampel sebanyak 6.635 orang di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Waktu penelitian pada bulan Agustus sampai dengan November 2013. Pengumpulan data dengan wawancara. Analisis data bivariat dengan chi square test. Karakteristik masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara peserta program Jamkesda yang terbanyak 50,5% berumur ≥ 41 tahun; 26,6% berpendidikan tamat SMA, 29,1% petani, 48,5% dengan penghasilan rendah yaitu Rp.1.000.0000,- atau kurang, 53,2% memiliki 3-4 anggota keluarga. Pelayanan kesehatan Jamkesda menunjukkan 90,6% masyarakat mengetahui tentang Jamkesda dan 69,4% yang memanfaatkan pelayanannya. Masyarakat dengan umur semakin tua, ≥ 41 tahun, jenis pekerjaan terutama petani dan nelayan, berpenghasilan rendah, jumlah anggota keluarga banyak, dan bertempat tinggal dekat dengan fasilitas kesehatan berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan Jamkesda. Pendidikan tidak berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan Jamkesda. Tetapi semakin tinggi pendidikan masyarakat maka semakin tinggi pengetahuannya terhadap pemanfaatan pelayanan kesehatan Jamkesda (p = 0,000). Tampaknya mereka paham terhadap informasi pelayanan Jamkesda. Sebaliknya menurut tingkat kepuasannya, semakin rendah pendidikannya maka semakin puas terhadap pelayanan kesehatan Jamkesda (p = 0,029). Perlu sosialisasi tentang jaminan kesehatan untuk memberikan pelayanan jaminan kesehatan yang berkualitas kepada semua pasien dan keberlangsungannya dalam kerangka jaminan kesehatan nasional guna mencapai universal health coverage.