Pedoman Umum Penilaian Teknologi Kesehatan di Indonesia
Bahasa               : Indonesia
Penerbit              : Lembaga Penerbit Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
Tempat Terbit     : Jakarta
Tahun Terbit        : 2022
Jumlah Halaman : 74
Tinggi buku         : 21 cm

SINOPSIS BUKU

Pedoman Umum Penilaian Teknologi Kesehatan di Indonesia
Buku ini termuat pedoman dalam pelaksanaan Penilaian Teknologi Kesehatan yang dilakukan evaluasi berbagai aspek dari suatu teknologi kesehatan yang baru maupun yang telah ada sebelumnya dengan menyatukan dan menyintesis bukti-bukti efektivitas, biaya, dan dampaknya terhadap kualitas hidup pasien. Saat ini kebutuhan untuk dilakukan PTK semakin bertambah banyak, seiring dengan semakin meningkatnya jumlah usulan dari asosiasi profesi, farmasi, fasilitas kesehatan yang menunjukkan bahwa kebutuhan untuk adopsi teknologi kesehatan di Indonesia cukup tinggi. Untuk itu, diperlukan pedoman PTK sebagai acuan implementasi pelaksanaan PTK yang berkualitas dan terstandar dalam mendukung pengambilan keputusan kebijakan teknologi kesehatan yang transparan dan berbasis bukti mulai dari proses seleksi topik prioritas, asesmen, proses appraisal, dan penyusunan nota rekomendasi kebijakan HTA.

National Health Accounts Indonesia Tahun 2020

Penulis    : Prastuti Soewondo, dkk.

ISBN        : -

Penerbit  : Lembaga Penerbit Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

Halaman : 104

Bahasa   :  Indonesia

Ukuran   : 21 x 15

 Sinopsis Buku National Health Accounts (NHA)

National Health Accounts (NHA) atau Akun Kesehatan Nasional merupakan suatu alat strategis untuk memahami pola belanja kesehatan suatu negara. Akun kesehatan ini secara komprehensif dapat memotret aliran belanja kesehatan yang mencakup sumber dana, mekanisme pendanaan, institusi pengelola dana, penyedia layanan, serta penggunaan belanja tersebut. NHA disusun berdasarkan metodologi terstandar WHO, yaitu mengacu pada System of Health Accounts (SHA) 2011. Tim NHA di bawah koordinasi Tim Kerja Health Accounts Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan (Pusjak PDK), BKPK Kemenkes berkolaborasi dengan Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Lembaga Pelayanan dan Pengabdian Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (PKEKK LPPKM FKM UI) menghasilkan gambaran angka lengkap (full figure) esttimasi belanja kesehatan di Indonesia tahun 2020 (mengikuti tahun fiskal pemerintah).

Laporan NHA 2020 ini tidak hanya menyajikan informasi yang menggambarkan estimasi belanja di tahun 2020 tersebut, namun juga menyajikan beberapa informasi secara time series sehingga dapat dilihat tren belanja dari tahun ke tahun. Hasil NHA ini mencakup gambaran belanja secara agregat maupun disagregat (menurut berbagai dimensi, seperti sumber, skema, provider, fungsi, jenis penyakit, dsb). Gambaran secara agregat itu disajikan baik dalam bentuk Total Belanja Kesehatan (TBK) yang mencakup belanja kesehatan operasional (Current Health Expenditure – CHE) dan belanja investasi (belanja barang modal, belanja riset dan

provider, dimana provider yang mayoritas kegiatannya menyediakan pelayanan kuratif mendominasi belanja kesehatan tahun 2020, yaitu rumah sakit (51,7 persen dari TBK atau setara dengan Rp290,6 triliun) dan FKTP (24,5 persen dari TBK atau setara dengan Rp137,4 triliun). Hal yang menarik pada NHA 2020 adalah dominasi belanja kuratif oleh sektor publik, dimana sebelumnya pada tahun 2018-2019 mayoritas berada pada sektor nonpublik. Kondisi demikian dapat dipicu karena adanya kebijakan biaya pengobatan pasien di rumah sakit menjadi tanggung jawab pemerintah yang tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.01.07/Menkes/238/2020.

Sementara itu, belanja preventif yang merupakan bagian dari barang publik (public goods) dimana pendanaannya menjadi tanggung jawab pemerintah, secara konsisten pada skema publik juga menunjukkan peningkatan dari Rp39,9 triliun (2018) menjadi Rp48,3 triliun (2019) dan Rp70,6 triliun pada tahun 2020 (21,8 persen dari total belanja kesehatan skema publik). Belanja layanan preventif pada skema publik ini didominasi oleh kegiatan surveilans epidemiologi dan pengendalian penyakit sebanyak Rp36,3 triliun (meningkat hingga tiga kali lipat dibandingkan tahun 2019), serta deteksi dini sebanyak Rp3,7 triliun (meningkat dua kali lipat dari tahun 2019) . Hal tersebut sejalan dengan adanya arahan kebijakan untuk meningkatkan pelaksanaan pelacakan kontak (contact tracing) dan pemeriksaan COVID-19 (testing).

Laporan Nasional Riskesdas 2007

Laporan Provinsi Riskesdas 2007

ORASI PENGUKUHAN PROFESOR RISET BIDANG EPIDEMIOLOGI DAN BIOSTATISTIK

ORASI PENGUKUHAN PROFESOR RISET BIDANG EPIDEMIOLOGI DAN BIOSTATISTIK

ORASI PENGUKUHAN PROFESOR RISET BIDANG TANAMAN OBAT DAN OBAT TRADISIONAL

ORASI PENGUKUHAN PROFESOR RISET BIDANG KESEHATAN LINGKUNGAN

ORASI PENGUKUHAN PROFESOR RISET BIDANG EPIDEMIOLOGI DAN BIOSTATISTIK